Peremajaan Kelapa Sawit, Dorong Pembenahan Tata Kelola Kelembagaan Petani

 Bogor (10/10) – Pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini selalu menunjukkan trend yang positif. Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Triwulan II-2019, sektor pertanian merupakan kontributor terbesar kedua (Rp. 366,885.3 miliar) dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah industri pengolahan, terutama di bidang tanaman perkebunan (Rp. 109,277.5 miliar) dengan Kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan. Direktorat Jenderal Perkebunan (2017) mencatat peningkatan produksi sawit Indonesia dari tahun 2007 hingga 2017 dari 17,66 juta ton menjadi 35,36 juta ton. Luas areal kebun sawit juga mengalami peningkatan dari 6,77 juta hektar pada tahun menjadi 12,31 juta hektar dalam kurun waktu yang sama. Di antara tiga kelompok produsen sawit yang ada di Indonesia, perkebunan swasta merupakan produsen terbesar nasional (59%), dilanjutkan oleh smallholder (34%) dan perkebunan milik negara (7%). Produktifitas perkebunan rakyat (PR) lebih rendah dibandingkan perkebunan milik negara dan perkebunan swasta. Data Direktorat Jenderal Perkebunan (2017) menunjukkan, perkebunan rakyat memiliki persentase tanaman rusak tertinggi (4%) dibandingkan perkebunan milik negara (2 persen) dan perkebunan milik swasta (1%). Selain itu, sebagian besar tanaman sawit rakyat juga telah mencapai umur ekonomis (25 tahun) sehingga produktifitas rendah (di bawah 13 ton TBS/ha/tahun) serta pohon semakin tinggi akan semakin sukar untuk dipanen. Kondisi ini membutuhkan peremajaan (replanting) tanaman sawit untuk meningkatkan produktifitas kelapa sawit dan kesejahteraan petani sawit.

Menanggapi momentum tersebut, International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) – Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat – Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Senin 07 Oktober 2019 menggelar Workshop Hasil Penelitian “Studi Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (Petani Mandiri dan PIR) melalui Pendekatan Ekonomi dan Kelembagaan” secara paralel di dua tempat yaitu Hotel Orchardz Gajah Mada, Pontianak, Kalimantan Barat dan Grand Zuri Hotel Pekanbaru, Riau dengan mengundang Dinas Perkebunan Provinsi dan Daerah, Dinas Koperasi Provinsi dan Daerah, Balitbang, GAPKI, PTPN, ASPEKPIR, APKASINDO, Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, Perbankan, Koperasi, perwakilan akademisi, dan petani kelapa sawit.

Perkebunan Kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat cenderung dikelola dengan pola off-taker termodifikasi dan seharusnya sudah dilakukan peremajaan karena produktivitas dibawah 10 ton/Ha/tahun, namun petani masih ragu melakukan peremajaan karena terkendala masalah keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Florentinus Anum, M.Si, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Lebih lanjut, beliau mengusulkan agar pelaksanaan program peremajaan kebun kelapa sawit rakyat berjalan efektif, sebaiknya didahului dengan berbagai persiapan dari beragam aspek, termasuk kelembagaan pekebun dan sumberdaya manusia pekebun. Koperasi dan kelompok tani perlu dibina bagaimana mengelola peremajaan kelapa sawit sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP).

Terkait pendanaan, pekebun menghadapi kesulitan dalam menyiapkan dana peremajaan. Banyak komponen biaya yang harus dipertimbangkan untuk budidaya dan perawatan tanaman Kelapa sawit, selain juga kesiapan sarana prasarana yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kebun Kelapa sawit. Pemerintah melalui BPDPKS membantu pekebun menyiapkan sebagian dana untuk peremajaan, namun pekebun tetap memerlukan dana pendamping agar proses peremajaan berjalan dengan optimal.  Dalam memenuhi kebutuhan dana pendamping tersebut, ada keengganan dari pihak pekebun untuk akses ke perbankan karena beberapa kendala yang dihadapi termasuk  biaya bunga yang dirasakan tinggi.  Penyediaan dana peremajaan dalam kerangka program PSR dari BPDPKS juga masih menghadapi beberapa kendala termasuk dari sisi pemenuhan persyaratan administrasi.   Sebagai contoh, proses pendaftaran telah dipermudah dengan penggunaan teknologi informasi, namun memerlukan fasilitas internet.  Agar pekebun bias mengakses, dinas sudah mempersiapkan wifi, namun untuk mencapai lokasi wifi tersebut, pekebun harus menempuh jarak sekitar 2 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang tidak baik, jelas Indra Rustandi, Ketua DPW APKASINDO Wilayah Sintang, Kalimantan Barat.

Sedangkan di Riau, Ir. Sakti Hutabarat, MAgrEcon, dosen Universitas Riau,  menegaskan bahwa “Pola offtaker bisa dilakukan dan bagus pula apabila organisasi petani sudah mantap. Artinya, petani sudah mandiri dan sudah mengetahui teknis dengan baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan kelembagaan petani merupakan poin penting dalam mencapai kesuksesan peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Peremajaan model avalist pola PIR dengan pendanaan PSR bantuan pemerintah dan perbankan akan memberikan tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun diperlukan keterbukaan dalam memanfaatkan dana peremajaan, dalam menyusun perencaaan petani perlu dilibatkan, perlu kontrak yang jelas pasca konversi khusunya terkait komitmen anggota dalam menerapkan GAP, serta perlu regulasi kelembagaan kelompok tani atau koperasi yang jelas. Sedangkan peremajaan model offtaker pola PIR dengan pendanaan PSR bantuan pemerintah dan perbankan hanya dapat dilakukan jika pekebun dan kelembagaannya telah memiliki kemampuan yang baik dalam GAP dan BMP, penyiapan jaringan networking yang kuat, serta sosok pemimpin yang dipercaya oleh semua anggota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *